DERAKPOST.COM – Keseriusan didalam penanganan isu perubahan iklim, hal itu serius jadi perhatian pemerintah. Yakni,
melalui komitmen FoLU Net Sink 2030. Hal itu dilakukan Kementerian Lingkung Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK), di Provinsi Riau.
Diketahui hal ini Indonesia menunjukan keseriusannya didalam penanganan isu perubahan iklim melalui komitmen FoLU Net Sink 2030. Yang merupakan bagian pencanangan capaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk di sektor kehutanan dan penggunaan lahan atau FoLU (Forestry and other Land Use).
Gubernur Riau, Syamsuar, didalam kata sambutannya menyatakan dukungan terhadap pencapaian FoLU Net Sink 2030 dan Riau siap berkontribusi untuk mensukseskan hal tersebut. Hal ini juga akan dijabarkan pada dokumen rencana kerja pada FoLU Net Sink Sub Nasional Provinsi Riau yang akan disusun hingga bulan September mendatang.
Terkait ini, Janes Sinaga selaku Direktur Perkumpulan Elang menilai, dalam hal kontribusi terhadap penurunan emisi serta capaian FoLU Net Sink, Provinsi Riau ini memiliki peluang cukup besar melalui upaya restorasi dan maupun hal perlindungan hutan alam tersisa.
“Berdasarkan analisis citra satelit, tutupan hutan alam tersisa di Provinsi Riau pada tahun 2020 seluas 1,5 juta hektar. Salah satu tutupan hutan alam terluas berada di bentang alam Semenanjung Kampar. Bentang alam ini diapit dua sungai besar, Sungai Kampar di sebelah selatan dan Sungai Siak di sebelah utara,” kata Janes.
Tercatat pada tahun 2020 tutupan hutan alam Semenanjung Kampar seluas 385.807 hektar, 25% dari total tutupan hutan alam tersisa di Riau. Dengan luasan tersebut, Semenanjung Kampar memiliki potensi penyerapan gas rumah kaca sangat besar.
Janes menyatakan, bahwa Pemerintah Provinsi harus melihat bentang alam ini sebagai sesuatu yang penting dan juga mengupayakan perlindungan dalam hal pemulihannya di lokasi tersebut. Maka, perlu komitmen yang kuat pemerintah daerah agar bentang alam ini terjaga kelestarian demi capaian penyerapan gas rumah kaca yang optimal.
“Upaya penyelamatan Sememenanjung Kampar telah diinisiasi Perkumpulan Elang dengan mendorong komitmen dari dua pemerintah kabupaten, Siak dan Pelalawan. Perlu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi agar upaya ini dapat mencapai hasil yang maksimal,” ungkap Janes.
Disamping capaian penyerapan emisi karbon melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan, rencana kerja FoLU Net Sink 2030 sub nasional Provinsi Riau juga harus mempertimbangkan manfaat yang didapat oleh masyarakat. Agar masyarakat mau berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan, harus ada dampak ekonomi yang dirasakan.
“Selama ini masyarakat hanya menjadi penonton dan korban dari proses pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dengan adanya rencana FoLU Net Sink 2030 masyarakat harus ditempatkan menjadi pelaku utama yang mendapatkan manfaat baik manfaat lingkungan maupun manfaat ekonomi,” lanjut Janes.
Percepatan capaian perhutanan sosial dapat menjadi solusi jika pemerintah provinsi serius berkontribusi dalam hal pencapaian FoLU Net Sink Indonesia. Disamping menjaga kelestarian hutan, masyarakat untuk bisa memanfaatkan kawasan hutan kepentingan ekonomi. Namun, hingga kini capaian perhutanan sosial masih sangat rendah.
“Perhutanan sosial menjadi solusi agar upaya pelestarian hutan dalam rangka mengurangi emisi karbon dapat berjalan dengan baik. Disamping hutan terjaga, masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomi melalui pemenfaatan kawasan hutan. Disamping itu, perbaikan tata kelola dan pemanfaatan hutan dan lahan juga harus diperbaiki sehingga perbaikan lingkungan dicita-citakan itu bukan hanya angan-angan,” tutupnya. **Rul/Rls