DERAKPOST.COM – Gelombang aspirasi desa dari seluruh Indonesia kembali memuncak. Jika tidak ada aral melintang, hari ini (8/12/2025), ratusan kepala desa (Kades) bergerak ke Instana Negara. Mereka menuntut pementah segera mencabut Peraturan Meteri Keuangan (PMK) no.81 tahun 2025.
Para Kades yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) ini akan menyampaikan tuntutan mereka kepada Presiden Prabowo Subianto segera mencabut PMK 81/2025 dianggap mengancam kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa.
Dari Kabupaten Kepulauan Meranti, 2 (dua) Kades, yakni Latif dan Sulaiman — tampil sebagai wakil suara akar rumput. Keduanya membawa harapan ribuan warga yang menggantungkan hidup pada stabilitas Dana Desa, program BLT, BUMDes hingga pembangunan infrastruktur dasar.
PMK 81/2025 yang hingga kini belum dipublikasikan secara luas disebut berkaitan dengan pengaturan Dana Desa, mekanisme penyaluran dan pengawasan belanja desa.
Keresahan muncul karena regulasi ini dinilai berpotensi menekan otonomi desa serta menghambat berbagai layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
Berikut beberapa kekhawatiran yang mencuat antara lain:
* Terancamnya honor perangkat desa
* Tersendatnya penyaluran BLT
* Melemahnya BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa
* Terhambatnya pembangunan infrastruktur dasar
* Menurunnya program ketahanan pangan dan padat karya tunai
Bagi desa, Dana Desa bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan nafas pembangunanyang menopang ekonomi keluarga petani, nelayan, UMKM desa hingga ribuan perangkat desa.
Desa Bukan Objek Kebijakan
DPD APDESI Provinsi Riau menegaskan bahwa langkah ini bukan kepentingan elite desa, melainkan perjuangan menjaga marwah dan kemandirian desa agar tidak dipangkas oleh kebijakan pusat yang lahir tanpa dialog inklusif.
“Desa adalah subjek pembangunan nasional, bukan sekadar objek kebijakan,” tegas APDESI Riau dalam pernyataan resmi.
Dukungan juga datang dari Kepala Desa di Kepulauan Meranti, Mansur, yang menyampaikan harapan penuh keteduhan agar perjuangan rekan-rekannya berjalan lancar.
“Kami para kepala desa tidak meminta berlebihan. Kami hanya ingin ruang untuk terus mengabdi kepada rakyat kami tetap terjaga,” tegasnya.
Mansur menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan ikhtiar untuk memastikan desa tetap menjadi fondasi bangsa. “Jika desa kuat, insyaallah negara juga akan kuat,” tutupnya.
Masyarakat Kepulauan Meranti secara luas memberikan dukungan moral kepada Latif dan Sulaiman. Keduanya membawa beban harapan banyak kepala keluarga, petani, nelayan, UMKM desa hingga perangkat desa yang sangat bergantung pada keberlanjutan Dana Desa sebagai tulang punggung perekonomian lokal.
Aksi mereka ke Istana menjadi simbol bahwa suara desa tidak boleh dipinggirkan dalam arus besar kebijakan fiskal nasional. (rilis)