DERAKPOST.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saat ini tengah melakukan evaluasi kepada sejumlah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD Parkir dan juga RSD Madani yang saat ini bermasalah.
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nofrizal mendukung evaluasi yang dilakukan Pemko tersebut. Menurutnya, BLUD merupakan sebuah organisasi yang mandiri, unit mandiri di bawah OPD, yang mengelola jasa keuangan itu sendiri.
Namun, ia berkomentar tentang kejanggalan yang terjadi di BLUD Perparkiran Kota Pekanbaru yang menurutnya ada kesalahan.
“Tapi kemaren kan sempat ramai soal BLUD parkir, itu perlu dijelaskan. Pengelolaan jasa yang dikelola oleh BLUD, dengan pengelolaan yang dikelola oleh pihak ketiga tak boleh campur, jadi masyarakat harus diberikan pemahaman itu dulu,” sebut Nofrizal, umat (17/11/2023).
Ia mengatakan, seharusnya BLUD perparkiran itu tidak mengelola keuangan yang diserahkan oleh pihak ketiga. Yang bisa dikelolanya itu adalah jasa yang dikelola oleh BLUD itu sendiri, misalnya parkir yang tidak dikelola oleh pihak ketiga.
“Saya bilang itu, kalau mengelola jasa pihak ketiga, berarti kan dana retribusi yang ditarik itu sudah berkali-kali dikutip, pihak ketiga mengambil keuntungan, BLUD mengambil keuntungan, ngapain? Itu yang harus dibenahi,” tegasnya.
Politisi PAN ini mengatakan, dirinya telah membicarakan hal tersebut langsung ke Kabag Hukum Pemko dan Sekretaris Daerah (Sekda). Sekda bisa saja sedang menunggu hasil evaluasi tersebut.
“Saya sudah bilang ke Kabag Hukum dan Sekda. Sekda mungkin menunggu hasil evaluasi. Dan itu kan tidak tertutup kemungkinan kalau misalnya dievaluasi oleh inspektorat, kan kita tak punya kewenangan untuk melakukan investigasi. Nah silahkan inspektorat untuk melakukan audit, sejauh mana hal ini,” ucapnya.
Terlebih terkait remunerasi, karena BLUD tidak melakukan pelayanan, Ia mempertanyakan kenapa remunerasi.
“Katanya remunerasi, nah tapi remunerasi itu kalau dia melakukan pelayanan. Sekarang yang melakukan pelayanan siapa? Contoh puskesmas, dia langsung melayani masyarakat dengan jasa kesehatan, artinya dana kapitasinya itu dia dapatkan dan dikelola sendiri. Kalau sekarang parkir, di tak pengelola, ngapain dia ngambil dana remunerasi itu, makanya ini pernyataan saya. Silahkan saja kalau ada yang menyalahkan pernyataan saya ini, silahkan dikaji,” paparnya.
Ia menjelaskan, operasional untuk remunerasi itu untuk petugas, dengan kepastian bahwa petugas tersebut yang bekerja, “Kalau petugasnya dari pihak ketiga ya ndak (tidak) , apa yang dikerjakannya? Kerjanya menerima setoran kok, ndak ada itu,” cakapnya.
“Aneh saja, tapi mudah mudahan salah pikiran saya saja, kalau mereka tak ambil ya sudah benar itu, saya tak bilang pernyataan saya mutlak, kalau dia tak ambil itu gapapa, tapi kalau dia ambil itu salah,” ujarnya
Disinggung mengenai kepala UPT yang sering mangkir ketika dipanggil rapat evaluasi, Nofrizal enggan berkomentar lebih jauh. “Itu tak tahu kita. Kalau bahasa tak pernah datang itu lenih baik ditanya ke BKPSDM karena pembinaan aparatur,” tukasnya. **Rza