DERAKPOST.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau lakukan evaluasi kegiatan APBD) Riau tahun 2024 di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah setempat, Kamis (30/05/2024) di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri oleh seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Riau tanpa diwakilkan. Pasalnya, rapat itu dibuka langsung Pj Gubernur Riau SF Hariyanto dan dilanjutkan oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Indra.
“Kita baru saja melaksanakan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan program tahun 2024. Karena saat ini sudah bulan Mei, dan beberapa hari lagi akan masuk bulan Juni 2024,” kata Indra usai rapat evaluasi APBD Riau 2024.
Dikutip dari cakaplah. Indra mengatakan, evaluasi kegiatan APBD dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 di masing-masing OPD Pemprov Riau.
“Berdasarkan hasil evaluasi ini, kita dapat informasi bahwa rekapitulasi realisasi keuangan kita baru mencapai 21 persen. Sementara untuk realisasi fisik di angka 34 persen. Tentu ini harus menjadi perhatian OPD,” sebutnya.
Karena itu, lanjut Indra, dengan dilakukan evaluasi tersebut maka pihaknya bisa melihat kendal-kendala yang dialami OPD. Sehingga bisa dicarikan solusi dan strategi untuk menggesa target realisasi kegiatan keuangan dan fisik.
“Yang jelas segera kita inventarisir persoalan maupun kendala yang ada, dan kita dorong OPD supaya bisa mencapai target-target yang sudah kita tetapkan,” ujarnya.
Ditanya apa kendala realisasi kuangan maupun fisik masih tergolong rendah, Indra menyatakan salah kendalanya adalah masih banyak kegiatan dalam proses tender di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Riau.
“Kemudian persoalan lain ada beberapa kegiatan fisik yang perencanaan berbarengan dengan kontruksi, sehingga perlu dilakukan proses tender perencanaan terlebih dahulu, baru diikuti dengan proses tender kontruksi,” terangnya.
Selain kendala itu, sebut Indra, pihaknya juga baru mendapat informasi terkait petunjuk pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian terkait. Hal ini juga mempengaruhi realisasi kegiatan.
“Jadi itu beberapa kendala yang kita hadapi, dan sudah kita lakukan evaluasi dan kita carikan solusikan. Intinya kita minta rekan-rekan OPD menggesa kegiatan tahun 2024 sesuai aturan yang berlaku supaya bisa tercapai target,” katanya. (Rul)