DERAKPOST.COM – Program pemutihanya tunggakan BPJS Kesehatan hanya berlaku bagi peserta itu yang sudah beralih dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI). Yaitu untuk biaya iuran bulanan, tidak lagi dibebani ke peserta BPJS, yang melainkan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
Dalam hal ini, ada beberapa halnya syarat pemutihan tunggakannya BPJS Kesehatan bulan Desember 2025 yang harus dipenuhi untuk hal tersebut. Artinya, sebagaimana diketahui, tidak semua orang yang berhak mendapatkan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.
Disebab, hanya beberapa orang saja yang bisa ini mendapatkan keringanan tersebut. Dengan memanfaatkan program ini, maka tunggakan iuran BPJS Kesehatan itu dapat dihapuskan oleh pemerintah. Dilansir dari Antaranews. Bahwasa program ini disebut akan mulai dijalankan di bulan November 2025 sebagai bagianya upaya pemerintah ringankan beban pada masyarakat kurang mampu itu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.
Perlu diketahui, kebijakan bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah itu telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah itu tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.
Syarat Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan
1. Peserta yang beralih ke PBI Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat. Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.
2. Peserta dari kalangan tidak mampu Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.
3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.
4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. (Dairul)