DERAKPOST.COM – Diketahui, sepanjang tahun 2025, pihaknya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ini menjalani priode penuh tantangan akan hal kebijakan fiskal, upaya stabilisasi ekonomi, hingga sorotan kuat pada tata kelola pemerintahan.
Dikutip dari laman Halloriau. Rangkaian peristiwa ini mencerminkan dinamika dan prioritas kebijakan daerah yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan pertumbuhan daerah.
Berikut Kaleidoskop Pemprov Riau 2025
1. Awal Tahun dan Penetapan Kepemimpinan
Tahun politik 2025 dimulai dengan penegasan kepemimpinan Pemprov Riau setelah pelantikan kepala daerah, Abdul Wahid-SF Hariyanto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2025-2030.
Fokus awal bergerak pada penanganan masalah anggaran dan perbaikan infrastruktur sebagai prioritas pemerintahan.
Wakil DPRD Riau, Budiman Lubis menekankan pentingnya gebrakan nyata dari pemimpin baru untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membebani masyarakat, terutama terkait infrastruktur.
“Saat ini masyarakat mengeluhkan kondisi jalan yang semakin parah, terutama saat musim hujan. Kita butuh langkah konkret dari gubernur yang baru untuk menangani hal ini,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Budiman menyoroti pentingnya kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Riau.
Ia berharap bupati dan walikota tidak hanya bergantung pada anggaran provinsi, tetapi juga mampu menarik dana dari pemerintah pusat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Untuk pembangunan di Riau, perlu sinergi antara bupati/walikota dengan gubernur. Jangan hanya berharap pada anggaran provinsi,” tegasnya.
2. Kinerja Fiskal dan Realisasi Anggaran
Di tengah tantangan fiskal, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau justru mencatat surplus Rp139,43 miliar hingga April 2025.
Kepala DJPb Riau, Heni Kartikawati menilai capaian ini sebagai hasil efisiensi belanja dan optimalisasi penerimaan di tengah penurunan transfer pusat.
“Surplus yang dicapai APBD Riau hingga April 2025 menunjukkan efisiensi dan upaya optimalisasi penerimaan daerah,” terangnya.
Namun pada akhir tahun, data kementerian menunjukkan Riau termasuk dalam 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah nasional, mengundang evaluasi mendalam atas kinerja keuangan daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun meminta seluruh pemerintah daerah, termasuk Riau, untuk segera membenahi tata kelola keuangan daerah.
Langkah ini dinilai penting agar target realisasi APBD dapat dikejar menjelang penutupan tahun anggaran 2025.
“Mudah-mudahan di akhir Desember nanti angkanya lebih baik dan lebih tinggi,” ujar Tito saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025.
3. Komitmen Pemerintah terhadap Inflasi dan Perumahan
Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Pemprov Riau menegaskan komitmen dalam pengendalian inflasi dan dukungan terhadap program nasional 3 Juta Rumah.
Dalam Rakor Pengendalian Inflasi, perwakilan pemerintah daerah menekankan perlunya pemantauan harga kebutuhan pokok, operasi pasar murah, dan percepatan perizinan lahan untuk perumahan layak masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Pemerintah daerah harus hadir memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat,” ujar Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir.
4. Sorotan Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan
Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang dirilis KPK menempatkan Pemprov Riau pada skor 62,83 poin, masuk dalam kategori rentan dan turun dibanding tahun sebelumnya.
Kondisi ini memicu respons tegas dari Plt Gubernur SF Hariyanto yang menegaskan pemberian sanksi keras terhadap praktik korupsi serta penguatan pengawasan internal.
Merosotnya nilai integritas ini mendapat perhatian serius dari Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang mengaku prihatin dan menegaskan sikap tegas kepada seluruh pejabat serta OPD agar tidak terlibat praktik korupsi.
“Kalau masih ada yang coba-coba dan ketahuan melakukan korupsi, langsung saya copot,” tegas SF Hariyanto.
5. Perayaan Budaya dan Hari Jadi Provinsi
Puncak budaya dan kebersamaan masyarakat tercermin dalam Kenduri Riau 2025 pada perayaan Hari Jadi ke-68.
Acara ini dirancang sebagai perwujudan kekayaan budaya Melayu sekaligus momentum memamerkan capaian pembangunan daerah kepada publik.
Kadispar Riau, Roni Rakhmat menyebut, Kenduri Riau bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi, mempromosikan UMKM lokal, serta memperkenalkan budaya Melayu Riau kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan.
“Ini ajang kebanggaan masyarakat Riau. Bukan hanya hiburan, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya,” katanya.
6. Penataan BUMD dan Kepemimpinan Eselon
Menutup tahun 2025, Pemprov Riau mengejar penyelesaian proses seleksi pejabat eselon II. Semua tahapan asesmen sudah selesai dan hasilnya diserahkan kepada Kemendagri untuk persetujuan, guna memastikan kesinambungan organisasi perangkat daerah dan pelayanan publik yang optimal.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto mengatakan, panitia seleksi telah menyelesaikan seluruh proses penilaian terhadap peserta yang memenuhi nilai ambang batas.
Saat ini, Pemprov Riau hanya tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sebelum melanjutkan ke tahap pelantikan pejabat definitif.
“Hasil asesmen sudah kami sampaikan ke Mendagri. Sekarang tinggal menunggu persetujuan. Insyaallah, kalau tidak ada kendala, awal tahun sudah bisa dilantik orang-orangnya,” ujar SF Hariyanto.
Selain itu, langkah strategis terkait RUPS-LB PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) memberi gambaran makin dinamisnya peran BUMD dalam struktur ekonomi daerah.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menyebutkan, saat ini Pemprov Riau masih menunggu jawaban resmi dari pihak PT SPR terkait usulan RUPS-LB tersebut.
“Iya, surat sudah kita sampaikan pada 22 Desember. Kita mengusulkan pelaksanaan RUPS-LB dan sekarang menunggu respons dari mereka. Tenggat waktunya 14 hari,” ujar SF Hariyanto.
Secara keseluruhan, tahun 2025 menjadi periode konsolidasi sekaligus akselerasi bagi Pemprov Riau.
Meski dihadapkan pada tantangan lingkungan, ekonomi, dan sosial, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat.
Kaleidoskop 2025 menunjukkan bahwa arah kebijakan Pemprov Riau semakin menekankan kolaborasi, keberlanjutan, dan pelayanan publik yang responsif sebagai bekal menghadapi tahun-tahun berikutnya. (Dairul)