DERAKPOST.COM – Pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Riau tahun 2026, hari Jumat (2/5/2026), di Gedung Daerah, Balai Serindit. Hal tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid menyebutkan, diproyeksi Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) Riau tahun 2026 sebesar Rp8,811 triliun.
Proyeksi APBD Riau tahun 2026 ini, lebih rendah dari angka APBD murni Riau pada tahun 2025 yang mencapai angka Rp9,285 triliun. Tapi, jika diseterakan dengan APBD Riau 2025 setelah defisit, angkanya hampir sama sebesar Rp8 triliun dan ini kononnya akan diajukan sebagai APBD Perubahan 2025.
Tersebab APBD 2026 diperoyeksi sebesar Rp8,811 triliun, Gubenur Wahid, mengupayakan sinergi semua pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan di tanah Melayu ini. Nantinya, dalam membiayai belanja tahun 2026 dilakukan secara selektif dan efektif dan tetap mengutamakan pelayanan umum kepada Masyarakat dan mencapai program-program strategi yang telah ditetapkan.
Pemerintah Provinsi, kata Gubri Wahid saat itu, juga memfokuskan arah pembangunan ekonomi pada sektor-sektor unggulan yang dinilai lebih berkelanjutan dan menjanjikan. Sebab, Riau tidak bisa lagi terus bergantung pada sektor minyak dan gas bumi (Migas) sebagai tulang punggung perekonomian.
”Saat ini produksi Migas di Riau terus mengalami penurunan seiring dengan melemahnya produktivitas dari sumur-sumur minyak yang sudah tua. Kondisi ini membuat Riau harus melakukan langkah strategis dengan melakukan diversifikasi ekonomi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kondisi pasar global,” ungkapnya.
Katanya, ada dua sektor yang kini menjadi prioritas utama Pemrov Riau dalam halnya mendulang pendapatan daerah. Yakni pada sektor perkebunan dan industri pulp and paper. Kedua sektor ini dipandang memiliki prospek sangat baik dalam perekonomian Riau, terutama jika dikelola dengan strategi yang tepat.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau tercatat seluas 2,5 juta hektare. Dari total tersebut, luas areal perkebunan rakyat (petani swadaya) mencapai 415 ribu hektare. Kemudian untuk perkebunan besar atau milik perusahaan menguasai lahan seluas 2,1 juta hektare. Sementara untuk ekspor kertas dan karton Provinsi Riau pada bulan April 2024 lalu tembus diangka USD 659 juta.
”Salah satu cara yang akan diterapkan Pemprov Riau adalah hilirisasi. Hilirisasi produk dari sektor perkebunan dan pulp and paper dapat menciptakan multiplier effect, yakni dampak ekonomi yang lebih luas dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah produk, dan mendorong investasi yang lebih besar di sektor terkait,” ujar Ketua DPW PKB Riau ini menjelaskan. (Dairul)