DERAKPOST.COM – Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengaku ditegur Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut gara-gara mengkritik program hilirisasi nikel yang dilaksanakan Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi.
Gara-gara mengkritisi hilirisasi nikel program Presiden Jokowi, ekonom senior Faisal Basri mendapat teguran lewat WhatsApp (WA) dari Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut B Pandjaitan.
Dikutip dari Inilah.com yang melansir dari channel YouTube GBNTV, Jakarta, Kamis (17/8/2023), dalam wawancara yang dipandu budayawan Eros Djarot, Faisal membeberkan, Luhut menudingnya sombong dan melakukan penghinaan. Tudingan itu disampaikan Luhut ke Faisal melalui WhatsApp (WA).
“Pak Jokowi barangkali diberikan masukan dari Kantor Menko. Yang suaranya sama gitu. Pokoknya Pak Jokowi itu bener, harus dibela. Karena saya (dituding) melakukan penghinaan, pelecehan. Itu klaim Pak Luhut. Nanti bisa dilihat SMS, eh WA-nya. Saya melakukan pelecehan, sombong gitu. Kalau kalian enggak puas datang ke kantor saya,” kata Faisal.
Sambung Faisal, bahwa Presiden Jokowi yang menyatakan adanya peningkatan nilai ekspor dari nikel, sebelum dan pasca implementasi hilirisasi, memang benar adanya. Terjadi kenaikan yang luar biasa, dari Rp17 triliun menjadi Rp510 triliun.
“Tapi, konsekuensinya luar biasa lho. Nikel bukan sesuatu dari surga yang tiba-tiba jatuh. Tapi dikuras dari bumi Indonesia yang jumlahnya cukup dahsyat,” katanya. Faisal mengatakan, perbandingan dengan sebelum Jokowi berkuasa, bijih nikel yang dikeruk dari perut bumi Indonesia hanya 160 ribu ton.
Diketahui tahun 2022, bijih nikel yang dikeruk mencapai 1,6 juta ton, katanya, merambah hutan lindung, menciptakan polusi di laut. Artinya, untuk bisa dapat Rp510 triliun, ada ongkosnya dan mahal sekali. Berupa yaitu ongkos lingkungan, ongkos sosial. Kalau ekonomi bicaranya gitu,” jelas Faisal.
Jika bijih nikel dikeruk 1,6 juta ton per tahun, kata Faisal, sementara cadangan nikel Indonesia hanya 21 juta ton, maka umur nikel Indonesia hanya 13 tahun lagi. Harusnya kata Faisal, pemerintah lakukan moratorium smelter nikel. Tapi Menteri ESDM pakai bahasan imbauan. Artinya enggak tegas juga.
Dalam sebuah pertemuan dengan Menko Luhut, Faisal menyampaikan potensi pajak yang sangat membantu negara apabila diterapkan. ”Kita alami booming komoditas. Di mana, harga komoditas naik karena Perang Ukraina. Misalnya, harga batu bara meroket dari 40 dolar AS ke 400 dolar AS. ini kan rezeki nomplok. Australia saja menerapkan pajak durian runtuh. Ada pajak ekspor batu bara. Seperti halnya pajak ekspor sawit,” kata Faisal.
Lalu apa jawaban Menko Luhut? kata Faisal, oke, minggu depan akan disampaikan ke Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.
“Tapi, sampai sekarang enggak dipajaki juga. Nol. Jadi seratus persen windfall profit dari batu bara. Kemudian saya mikir, dia kan punya batu bara. Ada conflict of interest di situ,” beber Faisal.
Padahal, kekayaan alam berupa batubara atau nikel harus dikelola negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Bukan dikuasai pribadi atau kelompok tertentu untuk kepentingan mereka. Itu oligarki namanya,” ucap Faisal.
Mendengar paparan itu, Eros pun menceritakan pengalamannya saat bertemu Menko Luhut. Saat itu, Luhut bakal menjabat Kepala Staf Presiden (KSP), menyatakan niat untuk mengabdikan diri untuk negara.
“Beliau mengatakan, Mas Eros, saya sudah banyak diberikan oleh negara. Saya ingin mengabdi untuk negara. Tapi di luar saya denger banyak yang gagal. Nah sekarang soal ini, saya jadi bingung. Jadi mulai mikir-mikir saya, Mas,” ungkapnya. **Rul