DERAKPOST.COM – Belakangan ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang tampak malah prioritaskanya PT Butonas Petrochrmical Indonesia (BPI) dari pada ke Badan Usaha Milik Negera (BUMN) PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dalam hal pemanfaatan gas bumi Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) Wilayah Kerja Cepu.
Terkait ini, Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) pertanyakan hal tindakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Terlebih itu
BPI sendiri ternyata perusahaan yang baru berdiri pada tahun 2021 lalu dan belum ada memiliki track record yang jelas. Mayoritas sahamnya dipegang PT Trinusa Resources dan sisannya merupakan milik dari Ignatius Tallulembang bertindak itu selaku Direktur Utama (Dirut).
Sedangkan halnya PT PGN Tbk, mayoritas itu sahamnya adalah milik negara. Sisanya yakni sekitar 43 persen dimiliki oleh publik karena PGN sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. “Keistimewaan dari menteri ini kepada BPI, tentunya dapatnmenimbulkan pertanyaan besar, BPI diistimewakan Bahlil karena hubungan dekat Bahlil ke Direksi PT BPI dan tak suka dengan Dirut PGN?,” kata tanya Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, Rabu (21/5/2025).
Lebih lanjut Hengki mengatakan, bahwasa tampaknya upaya Bahlil mengkerdilkan PT PGN Tbk itu setelah mencabut penugasan pembangunan pipa West Natuna System kepada PT PGN Tbk pada 22 Januari 2025 belum berhenti. Sehingga, dugaan adanya perlakuan istimewa Bahlil ke BPI itu, sebut Hengki membeberkan, melalui surat nomor T-174/MG.04/MEM.M/2025 tanggal 16 April 2025 yang ditujukan kepada Kepala SKK Migas.
“Dimana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan menetapkan alokasi dan pemanfaatan gas bumi dari Lapangan Jambaran Tiung Biru Wilayah Kerja Cepu pada PT Butonas Petrochemical Indonesia (BPI) untuk jangka waktu tanggal 1 Januari 2028 sampai dengan 17 September 2035 dengan jumlahnya penyerahan harian 90 MMSCFD dengan peruntukan petrokimia,” ungkapnya.
Menurut Hengki, adapun pengurangan pasokan gas untuk PT PGN Tbk dari lapangan Jambaran Tiung Biru dari awalnya 182 MMCFD menjadi 72 MMCFD pada 1 Januari 2028 tentu menimbulkan kecurigaan banyak orang.
“Padahal dalam surat Menteri ESDM nomor T-712/MG.04/MEM.M/2023 tanggal 7 September 2023 perihal Penyesuaian terhadap Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Lapangan Jambaran-Tiung Biru Wilayah Kerja Cepu kepada PT Pertamina (Persero) dan/atau Afiliasinya, alokasi gas hanya untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Tentu pengalokasian gas bumi untuk PT BPI itu telah mengurangi pasokan gas bumi untuk PT PGN,” ungkap Hengki.
Sementara itu, lanjut Hengki, seperti diberitakan media pada 20 Mei 2025 kemaren, PT BPI merupakan perusahaan yang akan menggarap dan mengoperasikan pabrik bioetanol dan metanol dengan investasi mencapai Rp 22,8 triliun yang disebut masuk dalam proyek strategis nasional.
Hengki membeberkan, belakangan diketahui PT BPI baru berdiri tahun 2021. Sebagian saham PT BPI ternyata dimilik PT Enviromate Technology International (ETI).
“PT ETI ini tak lain adalah perusahaan yang ikut konsorsium EPC proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Pertamina Balikpapan yang penyelesaian pembangunannya molor terus,” ungkap Hengki.
Pernah Dicopot Jokowi
Sebelumnya diketahui, kata Hengki, Mantan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Ignatius Tallulembang adalah sosok yang digadang-gadang dicopot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, awalnya manajemen PT Pertamina (Persero) selaku induk holding belum secara resmi mengumumkan kabar pencopotan tersebut.
Kabar pencopotan tersebut diterima MNC Portal Indonesia pada Jumat siang, 12 Maret 2021. Kabar pencopotan Ignatius sejalan dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang digelar pada 5 Februari 2021. Posisinya digantikan oleh Djoko Priyono. (Rilis)