DERAKPOST.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan sedang melakukan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 pada Bulan Juli ini.
Anggaran setiap dinas dipangkas akibat defisit APBD yang terjadi. Anggaran yang dipotong mencapai Rp 389 miliar dari total APBD 1.861.209.002.847 atau Rp 1,86 triliun.
Hal ini disebabkan pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan target awal. Sehingga APBD mengalami defisit dan harus dilakukan rasionalisasi, agar program pembangunan tetap berjalan.
Evaluasi APBD ini berdampak pada pelaksanaan program kerja termasuk proses lelang proyek di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pelalawan.
Ada paket lelang yang terpaksa dibatalkan lantaran defisit anggaran yang menerpa APBD.
“Sampai saat ini ada tiga paket lelang yang dibatalkan dengan permintaan dari instansi yang bersangkutan,” kata Kepala BPBJ Setdakab Pelalawan, Dedi Arianto S.Pi kepada wartawan.
Dedi Arianto merincikan, paket lelang yang ditunda penayangan dan tendernya setelah mendapatkan surat permintaan penundaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemilik kegiatan.
Meskipun dokumen lelang sudah masuk dan dinyatakan lengkap, namun proses tender tak dilanjutkan lagi.
Di antaranya DED pembangunan Pasar Ukui dari Diskoperindag, Pembangunan kantor Desa Labuhan Bilik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan rehabilitasi gudang obat Dinas P3AP2KB.
Ketiga paket ini dibatalkan lantaran rasionalisasi anggaran.
“Ada juga satu paket lagi dialihkan pelaksanaannya dari awalnya lelang menjadi swakelola dari Dinas Perikanan,” tambah Dedi Arianto.
Selain itu, lanjut Dedi, pihaknya menghentikan sementara penerimaan dokumen lelang yang dimasukan dari OPD atau dinas-dinas.
Lantaran defisit anggaran yang nantinya bisa menimbulkan polemik jika tetap dilelang dan ternyata anggarannya tidak ada lagi.
OPD pemilik proyek terlebih dahulu harus memastikan ketersediaan anggaran ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Jika dokumen lelang tetap dimasukkan untuk ditender, harus ditanyakan dulu BPKAD dan Bappeda, apakah anggarannya masih tersedia. Kalau tidak, kami tak berani tender,” paparnya.
Dedi merincikan, sejak Bulan Januari hingga Juli ini sebanyak 118 paket proyek yang masuk ke BPBJ.
Paket tender itu didominasi dari Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Sebagian lainnya dari Diskoperindag, DPMD, hingga Dinas Ketahanan Pangan.
Proyek yang dilelang meliputi fisik, pengadaan, hingga konsultan.
Dari 118 paket telah dibatalkan dan dialihkan 4 paket, sehingga tersisa 114 paket lagi.
Dari jumlah itu, proses lelang yang telah selesai sebanyak 100 paket dan telah dikembalikan kepada OPD yang pemilik kegiatan untuk berkontrak dengan perusahaan rekanan pemenang tender serta dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan.
Sedangkan 14 paket lagi dalam proses lelang dan menunggu pemenang tender ditetapkan.
“Kemungkinan besar masih ada proyek yang akan dibatalkan dari paket yang telah ditender ini, akibat defisit anggaran ini,” pungkasnya. **Fbs/Rul