DERAKPOST.COM – Diketahui, baru-baru ini masyarakat dari Desa Pulau Muda, di Kecamatan Teluk Meranti, di Kabupaten Pelalawan, gelar aksi massa di PKS PT Tabung Haji Indonesia Plantations (THIP). Pasalnya, massa menilai perusahan sama sekali tidak pernah memberi manfaat dan menyalahi aturan selama berdiri.
PT THIP ini merupakan Grup dari PT TH Plantations Berhad yang bergerak bidang Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan Pemilik Modal Asing (PMA) asal Negara Malaysia. Dimana dinilai sama sekali tidak memberi manfaat semenjak diberikan ijin Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 1998 lalu, seluas 83.873 hektar (Ha), di wilayah Kabupaten Pelalawan serta Kabupaten Indragiri Hilir, sebelumnya diberi nama PT Multi Gambut Industri (MGI).
Dalam aksi demo disaat itu terungkap hal sejak ditahun 1998, masyarakat dari Desa Pulau Muda, yang masuk dalam areal HGU PT THIP di Kabupaten Pelalawan itu tidak pernah merasakan akan kewajiban seperti hal Corporate Sosial Responcibility (CSR), tenaga kerja lokal, beasiswa, kemitraan bagi hasil, dan kewajiban sesuai regulasi dan Undang Undang (UU) terkait korporasi lainnya.
Menanggapi demikian itu, Asnol Mubarack yang selaku Anggota DPRD Pelalawan dari Komisi II inipun mengatakan, sangat kesal dengan perusahaan seperti itu. Dikatakan dia, perusahan (korporasi) berinvestasi di negeri Seiya Sekata ini wajib hukumnya itu memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya pada wilayah ring 1 yakni, Desa Pulau Muda tersebut.
Ketua Fraksi Demokrat – Nasdem, dengan tegas mengatakan, dalam hal ini meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Pelalawan inj ambil sikap tegas terkait hal tersebut. “Hal itu, kami meminta ke Pemda harus tegas. Jangan letoy. Kami minta Pemda ini turun tangan dan tertibkan perusahaan tersebut jikalau memang melanggar aturan,” sebut Asnol.
Pria yang akrab disapa Asnol Dewan Kito ini mengatakan, bahwa Komisi II bidangi CSR, juga turut mendukung pergerakanya masyarakat terhadap korporasi itu dinilai semena-mena. Maka sambungnya, untuk itu pihaknya sangat support perjuanganya masyarakat di Desa Pulau Muda, terutama terkait CSR yang katanya belum dirasakan masyarakat selama ini.
Asnol yang sebelumnya berprofesi jurnalis ini, mengatakan, bahwa halnya bentrokan antara masyarakat dan perusahaan sering terjadi akhir-akhir ini yang karena diakibat lemahnya instansi terkait Pemda, didalam menjalan tugasnya dengan baik. Sehingga ada banyak terjadi bentrokan dan gesekan masyarakat. Terutama itu persoalan CSR, lahan, tenaga kerja dan kewajiban bantuan lainnya.
Asnol, juga Politisi Demokrat dari Dapil II ini menambahkan, karena sudah berlarut larut yang tidak ada kejelasan. Maka hal demikian, mau tidak mau terjadi bentrok fisik dilapangan antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Maka sambungnya, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, diharapkan Pemda untuk segera bergerak menyelesaikannya. (AjoMarbun)