DERAKPOST.COM – Berkaca persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, dan juga anggaran untuk daerah, mestinya jadi cermin besar bagi wakil masyarakat di DPR RI untuk memperjuangkan politik anggaran di daerah.
Hal ini dikatakan Meninton Simanjuntak
dari Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD-Repdem) Provinsi Riau, kepada wartawan. Wakil Ketua Bidang Politik, juga mengatakan, untuk para wakil rakyat yang berada di Senayan harus benar-benar bertarung serta bertanggungjawab perjuangkan hak masyarakat Riau.
“Wakil rakyat berada di Senayan harus bertarung dan juga bertanggungjawab memperjuangkan hak masyarakat Riau pada politik anggaran di Bumi Lancang Kuning. Sehingga, keterwakilan di DPR RI ini bukan hanya cuma mendudukkan wakil saja tanpa ada kerja politik nyata untuk memakmurkan masyarakat Riau, dalam hal anggaran untuk daerah,” kata Meninton, Kamis (22/12/2022).
Dia mengatakan, pihaknya menghargai semua penyampaian pendapat kepada publik dalam hal ini pemerintah pusat. Namun, setiap penyampaian hak atau pun pendapat hendaknya disampaikan secara santun serta elegan, tanpa ada provokasi membuat gaduh publik.
Apalagi diketahui Indonesia ini, ujarnya, dengan masyarakat beradab khususnya dalam hal ini Provinsi Riau yang sangat kental fengan halnya budaya melayu. Ini artinya santun berkeadaban, hendaknya harus dijunjung tinggi moralitas dalam penyampaian aspirasi ke muka umum.
“Bicara soal hak pembagian DBH Migas untuk Riau, kami juga mendorong agar Kementerian Keuangan RI untuk dapat meevaluasi dan menata ulang soal hak yang seharusnya ini didapatkan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ulasnya. **Rul