DERAKPOST.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini memutasi para pejabat tingkat eselon II, III hingga para kepala sekolah. Hal itu mendapat kritik anggota DPRD Riau Ade Hartati.
Kepada wartawan, dia mengatakan, kalau kebijkan dilakukan Pemprov Riau terkesan ada kepentingan politik. Namun dalam hal dunia pendidikan ini diminta Pemprov tidak melakukan tersebut.
Menurut Ade, langkah Pemprov Riau itu sarat kepentingan politik sebab menempatkan orang berdasarkan suka atau tidak suka.
Hal itu dinilai Ade telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2021.
“Saya menilai bahwa apa yang baru dilakukan Gubernur melanggar Permendikbud ristek dimana ada beberapa kepala sekolah yang baru 2-3 bulan sudah di non jobkan,” kata dia.
Ade berharap Pemprov Riau bertindak berdasarkan aturan-aturan yang ada tanpa ada kepentingan tertentu.
“Saya berharap Pemprov Riau taat aturan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang ada. Jangan ada kepentingan disana. Hal dunia pendidikan harus jauh kepentingan politik, jangan libatkan dunia pendidikan dengan kepentingan politik,” tegasnya. (Rul)